Keadaan Politik di Indonesia Saat Ini

by - 9:42 AM

Berbicara mengenai keadaan politik di Indonesia saat ini bukanlah merupakan sesuatu yang menyenangkan. Keadaannya yang sudah campur aduk tidak beraturan membuat rasa miris terhadap negeri ini terus bertambah. Berbagai kepentingan dari masing-masing kelompok elit politik, telah menguburkan kepentingan utama itu sendiri, kepentingan yang merupakan landasan tujuan dari negeri ini, yaitu kepentingan rakyat. Terbayang ketika ada sebuah pertanyaan “kepentingan siapakah yang perlu diperjuangkan?” mungkin masing-masing dari mereka menjawab rakyat  sambil menunjuk dirinya sendirinya sambil berkata “kami adalah rakyat”. Maka tak heran media massa dipenuhi oleh berita-berita mengenai perkelahian anggota DPR saat rapat, kisruh KPK vs POLRI, kisruh PEMDA vs DPRD, kisruhnya suatu partai politik dan kisruh-kisruh yang lainnya. Melihat cara kerja para petinggi negeri seperti ini, maka tak heran pula kebijakan-kebijakan yang ada menghasilkan naik turunnya harga bbm, melemahnya nilai tukar rupiah hingga mencapai hingga mencapai Rp. 13.000 per 1 dollar AS, kurikulum pendidikan yang tak menentu, kenaikan tarif listrik, angkutan dan bahan pokok. Hingga rakyat yang kembali menjadi korban atas semua ini.

Apabila kita mundur beberapa saat kebelakang, masih teringat dalam benak kita pada tanggal 20 Oktober 2014 lalu presiden ke 7 Indonesia resmi dilantik. Joko Widodo dan Jusuf kalla sebagai pasangan pemenangan pemilihan presiden dan wakil presiden mulai menginjakkan kaki di Istana Negara. Rakyat memiliki harapan besar terhadap keduanya. Harga sembako yang murah, pelayanan kesehatan yang baik, kesempatan pendidikan yang merata, impian akan kehidupan yang lebih baik ada di setiap pemikiran rakyat Indonesia seiringan dengan terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden ini. Janji-janji yang mereka teriakkan pada saat kampanye sukses menimbulkan rasa optimis di benak rakyat.

Namun melihat keadaan hingga hari ini, rakyat belum dapat bernafas lega. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan masih jauh dari kebijakan yang pro-rakyat. Apabila kita coba  kaitkan keadaan politik di Indonesia saat ini dengan teori ideal tipe birokrasi Max Weber terdapat beberapa poin dimana keadaan politik di Indonesia belum memenuhi karakteristik teori ini. Weber menyebutkan bahwa karakter birokrasi tipe ideal diantaranya adalah pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan tehnik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Apabila kita melihat kembali background para anggota DPR yang saat ini duduk manis di Senayan tentu akan membuat kita berpikir kembali apakah mereka benar-benar berkompeten dengan pekerjaannya. Banyaknya fenomena artis ‘nyaleg’ lalu terpilih karena popularitasnya, seseorang yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR karena memiliki banyak modal, dapat menjadi faktor penyebab kerja DPR yang tidak maksimal. Tingkat pendidikan yang tidak sesuai, kemampuan yang tidak dimiliki, sehingga tidak heran fenomena “salah urus” terjadi, karena dikerjakan oleh orang-orang yang memang tidak memiliki ilmunya. Tidak hanya anggota DPR namun juga sama halnya dengan menteri, perekrutan yang dilakukan hanya atas dasar kedekatan, bagi-bagi “tikar”, tidak memperhatikan latar belakang pendidikan, kemampuan, pengalaman, dll. Karena setiap posisi/ ataupun pekerjaan dimanapun tempatnya haruslah diisi oleh orang yang memang memiliki kemampuan/ ilmunya. Karena ketika diisi oleh orang yang tidak memiliki ilmunya, maka yang terjadi adalah berantakan. Bagimana dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik jika ilmunya saja tidak ada. Lalu karakteristik lainnya adalah impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya, anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan mengutamakan tujuan dan kebutuhan organisasi. Birokrasi Weber berparadigma netral dan bebas nilai. Tidak ada unsur subyektivitas yang masuk dalam pelaksanaan birokrasi karena sifatnya impersonalitas: melepaskan baju individu dengan ragam kepentingan yang ada di dalamnya. Hal inilah yang belum dilakukan oleh para petinggi negeri ini. Kepentingan rakyat belum menjadi kepentingan bersama. Kepentingan partai dan kepentingan kelompok lah yang masih menjadi kepentingan utama. Sehingga tak heran kesemrawutan lah yang terjadi saat ini.

You May Also Like

0 comments